Oleh: Nur Khalis
(Wartawan Kompas.com)
Catatan ini saya mulai Rabu siang, pukul 12.55 WIB. Saat itu, hujan baru saja reda. Dan seorang kawan, di BPBD, menyatakan bahwa Pemkab Sumenep tidak mengirimkan apapun ke pulau Masalembu untuk atasi krisis pangan.
“Untuk Sumenep tidak ada mas. Bantuan semua dihandle provinsi,” jelas seorang kawan, lewat WhatsApp.
Pukul 13.02 WIB, saya mencari informasi ke Dinsos Kabupaten Sumenep. Kurang lebih hu jawabannya sama, bahwa tidak satu rupiah pun anggaran Pemkab Sumenep untuk Masalembu.
“Mas, itu bantuan dari pemprov (jatim) tapi atas surat yang diajukan bapak bupati. Kan kalau tidak begitu, tidak akan dikasi (bantuan). Banyak cara untuk membantu kan,” terang petinggi Dinsos.
Enam jam sebelum dua jawaban itu, saya berinisiatif untuk menghubungi kepala Dinsos dan BPBD Jawa Timur, Pak Alwi dan Pak Gatot.
Dari keduanya, saya mendapat banyak informasi. Mulai dari loading barang ke KRI Malahayati di Koarmada 2 Surabaya, dan jumlah bantuan yang akan diangkut ke Masalembu.
Pembicaraan saya dengan pejabat Pemprov jatim, tentu terkesan mendahului. Sebab, sejak krisis pangan di Masalembu ramai diperbincangkan, tidak satupun pejabat di Jawa Timur yang memberikan pernyataan.
Selain itu, hingga hari ini, saya belum tahu isi surat bupati ke Gubernur Khafifah. Tidak ada satupun media online yang menjelaskan, apakah surat itu sampai, disetujui atau tidak(?)
Semua berita, yang saya tahu, berusaha meyakinkan publik bahwa Pemkab Sumenep sedang bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk mengirim bantuan ke pulau Masalembu. Itu saja.
Jauh sebelum catatan ini dimulai, saya mendapat kabar miring, bahwa bupati sedang dipermainkan. Seolah saja bupati sedang dimasukkan ke salon. Namun bedak dan lipstiknya palsu.
Bupati, di banyak media, telah koar ini dan itu. Namun fakta di lapangan, sekali lagi, tidak satu rupiah pun dikucurkan untuk warga Masalembu. Bupati yang koar-koar, apa tidak dibuat malu?
Akhirnya saya jadi tahu. Pertama, tidak satu rupiah pun Pemkab Sumenep menyalurkan bantuan untuk atasi krisis pangan di Masalembu. Versi Dinsos, Pemkab cukup bermodal surat, dan anggaran mungkin diembat(?)
Kedua, surat bupati. Hingga hari ini, saya belum mendapat rincian bantuan yang bupati minta. Jika pun ada, kenapa awak media tidak berkenan mencantumkan rinciannya. Itu kan data(?)
Bagi saya, rincian permintaan bupati penting untuk dipublikasi. Pertama, kita bisa lakukan verifikasi. Apakah benar seluruh permintaan bupati sangat dibutuhkan oleh warga Masalembu saat ini?
Saat permintaan itu dipublikasi, kita juga jadi tahu kerja OPD yang membidangi. Jika isi permintaannya asal, bisa jadi cara mendata kebutuhan warga Masalembu dilakukan secara abal-abal.
Dan jika isi permintaannya masuk akal, itu membuktikan bahwa, paling tidak, isi surat ke gubernur sungguh-sungguh dipersiapkan. Itu saja.
Terakhir, pukul 14.02 WIB, kawan dari BPBD mengabarkan bahwa jika tanggal 3 Maret cuaca mereda, bantuan dari Pemkab Sumenep akan diangkut ke Masalembu untuk diserahkan pada warga.
Yang saya catat adalah, bantuan diantar jika cuaca mereda. Dan jika tidak, maka tetap tidak serupiah pun anggaran Pemkab Sumenep dinikmati warga Masalembu yang sedang menderita.
Ganding,
1 Maret 2023
