KMP DBS III Tidak Beroperasi, IMKS Gelar Demo Desak Pemkab Sumenep

Bagiberita.id, Sumenep – Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS) mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sumenep pada Kamis (14/11/2024). IMKS menuntut agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep segera menyelesaikan masalah transportasi laut di Kepulauan Kangean, khususnya terkait tidak beroperasinya KMP DBS III.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Afiq Afandi menyatakan kekecewaan IMKS terhadap Pemkab Sumenep yang dianggap lamban mengatasi masalah ini. “Kami menuntut Pemkab untuk segera mengoperasikan KMP Sumekar III, agar roda perekonomian masyarakat Kangean tidak semakin terganggu,” ujarnya. (14/11)

Menurut Afiq, KMP DBS III yang tak kunjung berlayar berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di kepulauan, terutama perekonomian yang sangat bergantung pada transportasi laut. Ia juga meminta Pemkab untuk lebih tegas dalam mengelola PT. Sumekar Line, perusahaan yang mengoperasikan kapal tersebut.

Salah satu orator aksi menyebutkan bahwa demonstrasi ini didasari oleh keresahan masyarakat yang merasa diabaikan. Aksi tersebut, katanya, adalah hasil dari kajian mendalam mengenai urgensi operasional KMP DBS III.

Dalam pernyataan tertulisnya, IMKS menuntut Pemkab agar segera melakukan tiga hal utama, yakni memperbaiki Kapal DBS III, membuka transparansi anggaran, serta merombak manajemen PT. Sumekar Line demi peningkatan layanan.

Puluhan mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut memulai protes mereka dari titik kumpul di Warkop Kangean, kemudian berlanjut ke Kantor Pemkab Sumenep. Di sana, mereka diterima oleh Syaiful Bahri, Direktur Utama PT. Sumekar Line.

Syaiful menjelaskan bahwa KMP Sumekar III telah selesai docking, tetapi belum bisa berlayar karena kendala pembayaran. Ia berjanji kapal akan mulai beroperasi pada 17 November 2024, namun janji tersebut disambut skeptis oleh massa aksi.

Aksi diakhiri dengan pembakaran ban di halaman kantor Pemkab sebagai simbol protes, menunjukkan kekecewaan mereka terhadap Pemkab Sumenep yang dianggap “mati suri” dalam menangani isu krusial ini.