Bagiberita.id, Sumenep – Lembaga Himpunan Generasi Nusantara (LHGN) kembali menggelar demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Selasa (26/11). Aksi yang disebut sebagai demonstrasi jilid III ini menuntut transparansi dalam pengelolaan program Rumah Produksi Wirausaha Muda (RPWM), yang dinilai kurang berdampak bagi masyarakat.
Demonstrasi dimulai sekitar pukul 13.30 WIB, dengan puluhan massa membawa spanduk dan berorasi. Salah satu orator, Taufiqurrahman, menyoroti kurangnya laporan publik terkait penggunaan anggaran program. Ia mempertanyakan efektivitas RPWM sejak diresmikan pada 2021.
“Kita sudah lama menunggu kejelasan dari program ini. Kalau memang programnya berjalan, mana buktinya? Harus ada laporan transparan kepada masyarakat,” ujar Taufik di depan massa aksi.
Menurut Taufik, sejumlah wirausaha muda yang terdaftar sebagai peserta RPWM mengeluhkan kurangnya fasilitas pendukung dan pelatihan. Ia menduga ada ketidaksesuaian dalam alokasi dana.
Sementara itu, perwakilan Pemkab Sumenep belum menemui massa aksi hingga sore hari. Hal ini memicu kekecewaan demonstran, yang menilai pemerintah seolah mengabaikan aspirasi mereka. “Kami datang untuk dialog, bukan hanya sekadar berteriak. Tetapi mengapa tidak ada satu pun pejabat yang mau menemui kami?” kata Taufik.
Selain menuntut transparansi, LHGN mendesak Pemkab Sumenep segera mengadakan audit independen terhadap RPWM. Mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan ini tidak ditanggapi dalam waktu dekat.
Koordinator Lapangan 2 Hilal Hidayat, justru mempertanyakan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dengan gelar Doktor.
“Pak Bupati Fauzi Wongsojudo, silahkan keluar temui kami untuk menjawab pertanyaan kami tentang tanggungjawab pada proyek Rumah Produksi Wirausaha Muda,” teriak orator yang mempertanyakan tanggung jawab selaku Bupati yang meresmikan Rumah Produksi Wirausaha Muda kala itu.
Hingga akhirnya, beberapa perwakilan dari Pemkab, yakni beberapa Kepala Dinas diantaranya, Moh. Ramli Kepala Diskop UKM Perindag, Indra Wahyudi Kepala Dinas Kominfo, menemui Demonstran, namun LHGN menolak jika Kepala Diskop UKM Perindag Moh. Ramli yang menjawab. LHGN meminta agar Bupati yang menjawab apa yang menjadi tuntutan dari LHGN.
“Kami akan tutup telinga jika, Kepala Diskop UKM Perindag Moh. Ramli yang menjawab, karena kami tidak mendapatkan jawaban sesuai apa yang kami tanyakan, salah satu jawaban yang disampaikan malah merujuk pada Perbup, yang mengatakan bahwa, salinan dokumen yang kami minta termasuk dokumen yang dikecualikan,” ujar Hasyim.
“Bahkan beberapa kali aksi, mulai dari audiensi, hingga aksi demonstrasi Jilid II, hanya menjawab secara normatif yang tidak punya landasan. Bahkan beliau (Ramli) mengatakan bahwa barang-barang dari Rumah Produksi Wirausaha Muda dihibahkan namun, beliau tidak menunjukkan berita acara,” jelasnya kecewa.
Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.
