Dana Tambak Garam Diduga Tak Masuk Kas Desa, Kades Majungan Diadukan

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 11:45 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Samsul Muarif didampingi tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.

Samsul Muarif didampingi tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.

Bagiberita.id, Pamekasan – Pengelolaan aset desa berupa tambak garam di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, menjadi sorotan. Seorang warga setempat mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) tersebut ke Polres Pamekasan.

 

Pengaduan itu dilayangkan Samsul Muarif melalui tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia. Aduan tersebut turut menyoroti pengelolaan aset desa selama kepemimpinan Kepala Desa Majungan, Subahnan, sejak 2022.

 

Dalam materi pengaduannya, Samsul menduga hasil pengelolaan tambak garam mencapai sekitar Rp1 miliar setiap tahun. Dengan rentang waktu lima tahun, nilai yang dipersoalkan diperkirakan mencapai Rp5 miliar.

 

Namun, menurut pihak pengadu, penerimaan dari pemanfaatan aset tersebut diduga tidak tercatat atau tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

 

Objek yang dipersoalkan merupakan lahan tambak garam berstatus Tanah Kas Desa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintah Desa Majungan.

 

Tim kuasa hukum menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama menyangkut mekanisme pemanfaatan aset, dasar kerja sama, pencatatan penerimaan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

 

“Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana serta memeriksa seluruh dokumen keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan aset desa tersebut,” demikian pokok tuntutan tim advokat.

 

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., juga meminta Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Pamekasan melakukan pendalaman terhadap dugaan tersebut.

 

Selain proses hukum, mereka mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap tata kelola dan penerimaan hasil pemanfaatan tambak garam.

 

Menurut mereka, setiap pemanfaatan aset desa wajib memiliki landasan administrasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Penerimaannya pun harus dikelola sesuai ketentuan keuangan desa.

 

Hingga kini, substansi pengaduan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, keterangan para pihak, serta penelusuran transaksi keuangan.

 

Pihak kepala desa maupun Pemerintah Desa Majungan juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.

 

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Pengaduan masyarakat bukan merupakan bukti bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi. Kepastian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan.

Follow WhatsApp Channel bagiberita.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Babak Baru: Istri yang Diduga Selingkuh dengan Pria Asal Desa Karangcempaka Gugat Cerai Suami
Pelatihan Paralegal di Sumenep Dorong Akses Bantuan Hukum hingga Desa Kepulauan
Tolak Peradilan Militer, GAPADA Desak Kasus Andrie Yunus Diadili Umum
Konferensi Pers Kapolda Jatim Batal, Media Menunggu Tiga Jam Tanpa Kepastian
Aktivis Dear Jatim Adukan Dugaan Korupsi PUTR Sumenep ke Polda Jatim
KPK Periksa Pengusaha Rokok dalam Skandal Pita Cukai, Dear Jatim Desak KPK “Main” ke Madura
Dear Jatim Gelar Mimbar Bebas di Depan Kantor DPRD Sumenep, Kecam Teror terhadap Aktivis
Harga Miring, Biaya Membengkak Hingga Dugaan Penelantaran Sejumlah Jamaah Haji

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:45 WIB

Dana Tambak Garam Diduga Tak Masuk Kas Desa, Kades Majungan Diadukan

Kamis, 12 November 2026 - 13:15 WIB

Babak Baru: Istri yang Diduga Selingkuh dengan Pria Asal Desa Karangcempaka Gugat Cerai Suami

Jumat, 22 Mei 2026 - 10:50 WIB

Pelatihan Paralegal di Sumenep Dorong Akses Bantuan Hukum hingga Desa Kepulauan

Jumat, 24 April 2026 - 09:19 WIB

Tolak Peradilan Militer, GAPADA Desak Kasus Andrie Yunus Diadili Umum

Selasa, 14 April 2026 - 21:45 WIB

Konferensi Pers Kapolda Jatim Batal, Media Menunggu Tiga Jam Tanpa Kepastian

Berita Terbaru

Samsul Muarif didampingi tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.

Hukum & Kriminal

Dana Tambak Garam Diduga Tak Masuk Kas Desa, Kades Majungan Diadukan

Kamis, 19 Nov 2026 - 11:45 WIB