Oleh: Fauzi As
Pak Presiden, Pak Menhan,
Saya bukan ahli kecerdasan buatan. Bukan profesor komputer yang setiap hari bercengkerama dengan algoritma, machine learning, neural network, atau tumpukan kode yang bagi orang awam kadang lebih mirip mantra.
Saya hanya membaca.
Melihat.
Mengikuti.
Dan semakin lama mengikuti perkembangan Artificial Intelligence, semakin saya merasa bahwa ukuran kekuatan sebuah negara sedang berubah.
Dulu negara kuat dihitung dari jumlah tentaranya, kapal perang, pesawat tempur, cadangan emas, dan luas wilayahnya.
Hari ini muncul ukuran baru:
Siapa menguasai data.
Siapa memiliki algoritma.
Siapa menguasai chip.
Siapa memiliki kekuatan komputasi.
Dan siapa yang mampu membuat mesin cerdas bekerja untuk kepentingan negaranya.
Di situlah saya mulai khawatir.
Bukan karena AI terlalu pintar.
Tetapi jangan-jangan kita terlalu santai.
Penjajahan yang Tak Lagi Membawa Kapal
Sejarah mengajarkan bahwa penjajahan dulu datang bersama kapal, tentara, meriam, dan bendera.
Penjajahan digital bisa jauh lebih sopan.
Tidak perlu kapal merapat.
Tidak perlu serdadu turun.
Tidak perlu benteng dibangun.
Cukup sebuah aplikasi.
Kita mengunduhnya sendiri.
Menyetujui persyaratannya sendiri.
Memasukkan data sendiri.
Melatih algoritmanya setiap hari.
Lalu, lucunya, kita mungkin membayar pula untuk memakai kecerdasan yang ikut tumbuh dari aktivitas kita sendiri.
Dulu rempah-rempah dibawa keluar negeri.
Jangan sampai sekarang giliran perilaku, kebiasaan, preferensi, pola konsumsi, bahkan cara masyarakat berpikir yang menjadi komoditas berikutnya.
Sebab data modern bukan sekadar nama, alamat, dan nomor telepon.
Data adalah perilaku.
Apa yang kita beli.
Apa yang kita baca.
Apa yang kita cari.
Apa yang kita takutkan.
Apa yang membuat kita marah.
Dan apa yang membuat kita percaya.
Dalam ekonomi AI, data adalah salah satu bahan bakar.
Negara yang mempunyai bahan bakar tetapi tidak mempunyai mesinnya akan terus berada di posisi pemasok dan pengguna.
Beberapa tahun lalu kita kagum karena AI bisa menjawab pertanyaan.
Sekarang kekaguman itu mulai terasa kuno.
AI bergerak menuju agentic AI: sistem yang bukan hanya menjawab, tetapi dapat diberi tujuan, mencari informasi, membandingkan data, menyusun pekerjaan, menggunakan perangkat lunak, berinteraksi dengan sistem lain, dan menjalankan rangkaian tindakan.
Hari ini kita berkata:
«“Jelaskan persoalan ini.”»
Besok perintahnya bisa berubah:
«“Kelola sistem ini.”»
Itu dua dunia yang berbeda.
Ketika mesin hanya memberikan jawaban, manusia masih memegang kendali langsung.
Ketika mesin mulai diberi kewenangan melakukan tindakan, pertanyaannya berubah:
Siapa sebenarnya yang memegang tangan siapa?
Karena itulah AI yang masuk ke sistem strategis tidak cukup hanya pintar.
Ia harus dapat diaudit, dibatasi dan dihentikan.
Harus ada audit log.
Pembatasan hak akses.
Sandbox.
Traceability.
Red teaming.
Human oversight.
Dan pada sistem berisiko tinggi, harus ada mekanisme penghentian ketika sesuatu berjalan di luar batas.
Prinsipnya sederhana:
Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada mesin, semakin besar pula kendali manusia yang harus dipertahankan.
Jangan sampai kita sibuk menciptakan mesin yang semakin pintar tetapi lupa memastikan manusianya tetap berkuasa.
Pak Menhan, ada AI Anak Bangsa yang Mungkin Kita Abaikan
Ini mungkin adalah cerita yang menarik.
Saya mengenal seseorang yang telah mengembangkan teknologi kecerdasan buatannya sendiri selama kurang lebih delapan tahun.
Bahkan mesin pencarian yang menjadi salah satu fondasi teknologinya sudah dikembangkan sekitar dua belas tahun.
Kalau angka usia proyek itu dijadikan bahan bercanda, mungkin AI tersebut pantas disebut:
“Paman dari ChatGPT dan Gemini.”
Bukan karena teknologinya otomatis lebih hebat.
Bukan pula berarti ia menjadi leluhur teknis keduanya.
Tetapi karena ketika dunia hari ini baru ramai berteriak tentang AI generatif, rupanya ada anak bangsa yang sudah bertahun-tahun bekerja dalam kesunyian.
Tanpa panggung sebesar Silicon Valley.
Tanpa valuasi miliaran dolar.
Tanpa gedung berkilau.
Mungkin juga tanpa kementerian yang sibuk mengundangnya seminar.
Delapan tahun membangun AI bukan waktu sebentar.
Dua belas tahun mengembangkan search engine juga bukan proyek akhir pekan.
Jika informasi itu benar dan teknologinya memang bekerja, maka pemerintah mestinya tidak buru-buru memuji.
Tetapi juga jangan buru-buru mengabaikan.
Uji.
Justru itu penghargaan paling sehat terhadap karya teknologi.
Uji arsitekturnya.
Uji modelnya.
Uji keamanan datanya.
Uji kemampuan pencariannya.
Uji interoperabilitasnya.
Uji skalabilitasnya.
Uji latency dan performanya.
Uji ketahanannya terhadap serangan.
Uji bagaimana model tersebut menangani data sensitif.
Uji apakah aktivitas agen dapat ditelusuri.
Uji apakah sistem dapat diisolasi ketika terjadi anomali.
Kalau bagus, besarkan.
Kalau kurang, perbaiki.
Kalau berbahaya, tinggalkan.
Begitulah negara modern memperlakukan teknologi.
Bukan dengan nasionalisme kosong.
Tetapi dengan laboratorium, standar, angka dan pembuktian.
Yang kadang menyedihkan, bangsa ini bisa sangat cepat kagum ketika teknologi datang menggunakan bahasa Inggris.
Tetapi ketika pembuatnya berbicara bahasa Indonesia, kita mulai bertanya:
“Memangnya bisa?”
Kalau presentasinya dibuat perusahaan asing dengan slide berbahasa Inggris, kita menyebutnya technology partnership.
Kalau anak bangsa membawa teknologi sendiri, kadang pertanyaan pertamanya justru:
“Siapa backing-nya?”
Mungkin algoritmanya tidak memerlukan backing.
Yang ia perlukan adalah benchmarking.
Libatkan kampus, peneliti, BRIN, BSSN, Komdigi, institusi pertahanan, praktisi keamanan siber, industri dan komunitas teknologi.
Buat gelanggang pengujian yang sama.
Jangan teknologi lokal dimenangkan karena merah putih.
Tetapi jangan pula teknologi asing dimenangkan hanya karena logonya sudah terkenal.
Negara membutuhkan objektivitas teknologi.
Mari Istirahatkan Dulu Syahwat Proyek
Setiap muncul teknologi baru, kita kadang terlalu cepat bertanya:
“Anggarannya berapa?”
Sekali-sekali mari bertanya:
“Kedaulatannya bagaimana?”
Penyakit pembangunan teknologi bukan selalu kekurangan anggaran.
Kadang justru anggaran ditemukan lebih cepat daripada arah.
Lalu teknologi diterjemahkan menjadi:
pengadaan,
lisensi,
konsultan,
seminar,
pelatihan,
perjalanan dinas,
dan tender.
Akhirnya spanduk peresmiannya selesai lebih cepat daripada teknologinya.
Saya tidak sedang mengatakan bisnis tidak boleh untung.
Industri harus hidup.
Perusahaan harus mendapatkan keuntungan.
Tetapi ada persoalan yang nilainya jauh lebih besar daripada kontrak pengadaan.
Namanya:
kedaulatan negara.
Kita bisa membeli seribu server tetapi belum tentu menguasai teknologinya.
Kita bisa berlangganan AI paling canggih tetapi belum tentu mempunyai AI.
Kita bisa membangun pusat data tetapi belum tentu berdaulat atas datanya.
Jangan sampai kita membangun rumah digital yang sangat megah, tetapi kuncinya dipegang orang dari negara lain.
Indonesia Membutuhkan Sovereign AI
Menurut saya, Indonesia perlu mulai serius membangun apa yang dunia teknologi kenal sebagai gagasan Sovereign AI. Ya meski istilah-istilah itupun baru saya dengar dari teman.
Bukan berarti kita menutup diri dari Amerika.
Bukan berarti menjauhi China.
Bukan berarti memusuhi Eropa.
Gunakan teknologi terbaik dari mana pun.
Belajar kepada siapa pun.
Bekerja sama dengan sebanyak mungkin negara.
Tetapi kerja sama tidak boleh berubah menjadi ketergantungan permanen.
Ada data strategis yang harus berada dalam kendali Indonesia.
Ada infrastruktur komputasi yang perlu kita kuasai.
Ada model AI yang perlu dikembangkan sendiri.
Ada sistem keamanan yang harus kita pahami sampai dapurnya.
Sebab AI tidak hidup dari udara.
Ia membutuhkan:
data + chip + pusat komputasi + energi + algoritma + talenta.
Dan dari situlah teknologi berubah menjadi geopolitik.
Negara yang menguasai teknologi tidak hanya menjual produk.
Ia dapat memengaruhi standar.
Dan mereka yang ikut menentukan standar biasanya memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan bagaimana permainan dijalankan.
Jangan Hanya Menjadi Pasar
Indonesia mempunyai penduduk besar.
Pasar digital besar.
Pengguna internet besar.
Aktivitas digital besar.
Dan data yang sangat besar.
Tetapi jangan sampai ukuran terbesar Indonesia akhirnya hanya satu:
pasarnya besar.
Kita terlalu sering bangga ketika perusahaan teknologi global datang ke Indonesia.
Padahal pertanyaan yang lebih penting bukan:
“Siapa yang datang?”
Tetapi:
“Apa yang kita kuasai setelah mereka datang?”
Kalau teknologi masuk tetapi kemampuan nasional tidak tumbuh, sebenarnya kita hanya berpindah status.
Dulu konsumen barang impor.
Sekarang konsumen algoritma impor.
Kemasan berubah.
Ketergantungan tetap sama.
Teknologi Tidak Menunggu Rapat Selesai
Pak Presiden, Pak Menhan,
Teknologi punya satu kebiasaan buruk:
Ia tidak menunggu pemerintah selesai rapat.
AI berkembang sangat cepat.
Teknologi berlari.
Regulasi mengejar.
Sementara birokrasi kadang masih sibuk mencari tempat parkir.
Karena itu Indonesia tidak harus menunggu semuanya sempurna untuk mulai bergerak.
Bangun talenta.
Bangun kapasitas komputasi.
Lindungi data strategis.
Dorong riset AI nasional.
Bangun laboratorium keamanan AI.
Buka kompetisi teknologi.
Libatkan kampus.
Libatkan swasta.
Libatkan anak-anak muda.
Dan ketika ada teknologi anak bangsa yang telah dikembangkan delapan tahun dengan fondasi mesin pencarian yang konon telah berusia dua belas tahun, jangan langsung diberikan karpet merah.
Berikan laboratorium.
Karena karpet merah hanya menghasilkan tepuk tangan.
Laboratorium menghasilkan bukti.
Kalau ternyata kalah, kita tahu kekurangannya.
Kalau ternyata setara, kita tahu potensinya.
Dan kalau ternyata memiliki keunggulan tertentu, negara jangan sampai baru mengetahuinya setelah teknologinya dibeli pihak luar.
Itu bukan saja kehilangan peluang bisnis.
Itu kehilangan waktu.
Penutup
Pak Presiden, Pak Menhan,
AI mungkin tidak mempunyai kewarganegaraan.
Algoritma tidak mempunyai KTP.
Server tidak menyanyikan Indonesia Raya.
Chip juga tidak pernah ikut upacara 17 Agustus.
Tetapi siapa yang menguasai data, algoritma, komputasi dan infrastrukturnya pasti mempunyai kepentingan.
Maka bekerjasamalah dengan dunia.
Gunakan teknologi terbaik dunia.
Belajarlah dari siapa pun yang lebih maju.
Tetapi jangan pernah menyerahkan satu hal:
hak Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri.
Sebab penjajahan paling sempurna mungkin bukan ketika sebuah bangsa kehilangan wilayahnya.
Melainkan ketika sebuah bangsa masih mempunyai bendera, lagu kebangsaan dan pemerintahan sendiri,
tetapi data, algoritma dan sistem yang menentukan kehidupannya dikendalikan dari tempat lain.
Dan kalau ternyata di negeri ini sudah ada anak bangsa yang delapan tahun membangun AI dan dua belas tahun merawat mesin pencarinya sendiri, setidaknya ketuklah pintunya.
Siapa tahu yang selama ini kita cari ke Silicon Valley ternyata sedang ngopi di negeri sendiri.
