Bagiberita.id, Sumenep – Beberapa tahun lalu sejak awal pemerintahan Bupati Sumenep Achmad Fauzi dinilai paling banyak mendapat sorotan publik, aktivis dan mahasiswa baik dari HMI maupun dari PMII dengan akhir aksi demonstrasi sebagai bentuk protes atas kebijakan, kinerja dan hati nurani yang dinilai telah mati.
Kali ini PMII menggelar “Tahlil Akbar” dengan tagar Rakyat Tidak Butuh Lagu, Butuh Kesejahteraan. Fauzi Eva Harus Bertanggungjawab Penuh. Sumenep Darurat Kemiskinan, yang akan dilaksanakan pada Kamis malam, (27/7/2023) pukul 19:00 Waktu Indonesia Barat dengan titik kumpul Rumah Sahabat dan titik jihad di Pemkab Sumenep.
PMII menilai tidak ada bentuk dari hasil kinerja Bupati Sumenep dari segi pembangunan hingga taraf sosial yaitu kemiskinan, bahkan giat dalam menciptakan lagu yang menurut PMII tidak butuh karena tidak memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi rakyat, apa yang diciptakan oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi.
Bahkan lagu ciptaan Bupati Sumenep Achmad Fauzi tersebut yang menurut Dimas Wahyu Abdillah sebagai ketua Badan Semi Otonom (BSO) analisis kebijakan publik PMII kabupaten Sumenep bahwasanya hal itu tidak bermanfaat, tidak ada esensinya untuk kepentingan masyarakat. (27/7).
“Apa esensinya menciptakan lagu, kami tidak melarangnya, tetapi jika seorang Bupati bisa menciptakan lagu artinya meluangkan waktu untuk membuat lagu harusnya Bupati juga memiliki waktu untuk kontrol dan memikirkan rakyatnya, memikirkan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan jangan hanya kepentingan politik,” Ungkap Dimas.
Sebenarnya dulu kita sudah melakukan aksi dua kali tapi tidak ada sedikitpun respon, sekalipun hanya meminimalisir postingan di tiktok tapi tidak ada perubahan sama sekali pada kinerjanya (Bupati, red).
Aksi pertama kami sudah pernah menyinggung terkait APBD, porsi anggarannya lebih banyak ke anggaran operasional terutama biaya kepegawaian lebih dari 50%, harusnya difokuskan lagi pada pengentasan kemiskinan, program-program infrastruktur contohnya jangan jauh-jauh seperti yang kita lihat kerusakan jalan di beberapa tempat.
Artinya APBD saja sudah menggambarkan banhwa Kabupaten Sumenep itu dibentuk sebagai Kabupaten entartain bukan Kabupaten untuk rakyat.
Kami melihat kepala Dinas-kepala Dinas itu hanya melakukan kerja-kerja politik Bupati, contohnya menyebarkan banner Bupati dengan berkedok Pariwisata.
Kalau soal angka kemiskinan turun, orang data kemiskinan saja itu dualisme dan tidak sinkron artinya kontradiksi seperti di P3KI dengan data BPS yakni dengan angka 206 ribu angka BPS dan 512 ribu angka P3KI.
Selain itu kami juga melakukan quisioner, investigasi dan survey di beberapa desa di daratan dan desa di kepulauan, ternyata angka kemiskinan itu luar biasa, lalu bagaimana kinerja Bupati Sumenep Achmad Fauzi selama ini, protes Dimas.
Saat kami turun memang banyak masyarakat yang mendapat bansos namun kami menilai itu selain tidak tepat sasaran juga hanya orang-orang dekat dengan kepala desa.
Kami akan melakukan tuntutan melalui teatrikal pada pergerakan kami pada tahlil akbar juga akan disampaikan melalui pesan terhadap Bupati atas matinya kinerja Bupati Sumenep Achmad Fauzi.
“Kami menginginkan Bupati itu benar-benar melihat kemiskinan secara langsung seperti di desa Kolpo Batang-batang, Pragaan, Sapeken, pulau Saur, kecamatan Arjasa, kecamatan kangayan, di Lenteng juga,” beber Dimas.
Memang ada hasil minim dari Bupati Sumenep Achmad Fauzi, seperti Job Fair yang dijanjikan akan dilaksanakan tiga kali dalam setahun, namun nyatanya hanya dilaksanakan sekali saja. (RHN).
