Bagiberita.id, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong penguatan tata kelola koperasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan.
Langkah tersebut dilakukan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Kabupaten Sumenep melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 Agustus 2026, di Hotel Asmi Sumenep itu diikuti 50 pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan unit usaha simpan pinjam dari berbagai koperasi di Kabupaten Sumenep.
Mengutip RRI.co.id, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi sehingga lembaga ekonomi masyarakat tersebut mampu menjalankan administrasi dan pelaporan keuangan secara lebih tertib.
Bimtek dibuka oleh Staf Ahli Bupati Sumenep Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Joko Satrio. Ia hadir mewakili Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengurus menjadi salah satu bagian penting dalam membangun koperasi yang sehat dan memiliki tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Ramli, pemahaman terhadap standar penyusunan laporan keuangan tidak cukup berhenti pada aspek administratif. Pengurus koperasi juga perlu memahami bagaimana laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengelola organisasi dan menentukan kebijakan.
“Pengurus koperasi semakin mampu menyusun laporan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. SAK-EP menjadi pijakan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola,” kata Ramli sebagaimana dikutip RRI.co.id.
Tak Sekadar Materi Teori
Bimtek tersebut tidak hanya memberikan pemahaman mengenai konsep SAK-EP. Peserta juga mendapatkan materi praktik agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam aktivitas koperasi masing-masing.
Pelatihan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan LDP Jaya Edukasi. Materi disusun dengan pendekatan teori sekaligus simulasi penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ramli menjelaskan, pendekatan praktik diharapkan membuat peserta lebih mudah memahami tahapan penyusunan laporan keuangan serta mampu mengaplikasikannya setelah kembali menjalankan tugas di koperasi masing-masing.
Dengan laporan keuangan yang tersusun secara baik, pengurus diharapkan memiliki informasi yang lebih memadai untuk mengevaluasi kondisi koperasi, menentukan langkah pengelolaan, sekaligus memberikan informasi yang jelas kepada anggota.
Bagi koperasi simpan pinjam, aspek tersebut menjadi semakin penting karena pengelolaan keuangan merupakan bagian utama dari aktivitas usaha yang dijalankan.
Koperasi Simpan Pinjam Dominan
Penguatan kapasitas pengurus koperasi di Sumenep memiliki relevansi dengan besarnya jumlah koperasi yang bergerak dalam sektor simpan pinjam.
Dalam pemberitaan lain yang diterbitkan RRI.co.id pada 11 Agustus 2026, berdasarkan Online Data System (ODS) Mandiri per Juli 2026 tercatat terdapat 1.930 koperasi di Kabupaten Sumenep.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.073 koperasi atau sekitar 55,60 persen merupakan Koperasi Simpan Pinjam maupun koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam.
Data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi dan keuangan menjadi salah satu aspek yang membutuhkan perhatian dalam pembinaan koperasi di Sumenep.
Koperasi tidak hanya dituntut mampu menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga harus memiliki sistem administrasi dan pelaporan yang tertib sehingga kondisi keuangan organisasi dapat diketahui secara jelas.
Penerapan SAK-EP menjadi salah satu instrumen untuk mendukung kebutuhan tersebut. Standar akuntansi memberikan kerangka bagi entitas dalam menyajikan informasi keuangan sehingga laporan dapat disusun secara lebih terstruktur.
Dorong Koperasi Lebih Profesional
Pemkab Sumenep berharap peningkatan kompetensi pengurus melalui kegiatan seperti Bimtek SAK-EP dapat memberikan dampak terhadap kualitas pengelolaan koperasi secara keseluruhan.
Pengurus yang memiliki pemahaman memadai mengenai laporan keuangan diharapkan dapat menjalankan fungsi pengelolaan secara lebih profesional, termasuk dalam membaca kondisi keuangan koperasi dan mengambil keputusan berdasarkan data.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan anggota. Sebab, koperasi pada dasarnya merupakan badan usaha yang keberlangsungannya sangat berkaitan dengan partisipasi dan kepercayaan para anggotanya.
Karena itu, pembinaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada penguatan tata kelola lembaga.
Pemkab Sumenep melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag juga diharapkan terus melakukan pendampingan agar pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti setelah kegiatan Bimtek selesai.
Dengan demikian, penerapan SAK-EP dapat benar-benar diterapkan dalam kegiatan administrasi koperasi dan menjadi bagian dari upaya membangun koperasi yang sehat, mandiri, profesional, serta mampu berkembang secara berkelanjutan.
Bagi 50 pengurus koperasi yang mengikuti kegiatan tersebut, Bimtek menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman sekaligus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pengelolaan koperasi di tengah tuntutan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel.
Pada akhirnya, kualitas laporan keuangan bukan sekadar persoalan pencatatan. Informasi keuangan yang tertib juga dapat menjadi salah satu dasar bagi pengurus dalam melihat kondisi usaha koperasi dan menentukan arah pengembangan organisasi ke depan.
