Bagiberita.id, Sumenep – Gerakan Pemuda Saobi (GPS) menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, dalam audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Jum’at (2/10).
Audiensi tersebut diterima Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Sumenep, Muchlis Santoso. Dalam pertemuan itu, GPS menyampaikan beberapa hal yang dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari keaktifan kepala desa, keterlibatan aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), hingga kesesuaian informasi pada website resmi Desa Saobi.
Koordinator GPS, Abdul Fikri, menjelaskan bahwa audiensi dilakukan sebagai bagian dari kontrol sosial dan partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa.
“Audiensi ini bukan untuk mencari kesalahan personal, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa agar berjalan secara terbuka dan partisipatif,” ujarnya.
GPS mempertanyakan intensitas kehadiran kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan lingkungan melalui keberadaan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) dan partisipasi warga.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, GPS meminta adanya keterbukaan informasi terkait APB Desa, termasuk publikasi papan informasi anggaran tahun 2025 dan 2026. Menurut GPS, terdapat perbedaan keterangan dari sejumlah pihak mengenai keberadaan papan informasi tersebut sehingga perlu dilakukan verifikasi berdasarkan dokumen dan bukti publikasi resmi.
GPS juga menyoroti informasi pada website Desa Saobi, khususnya terkait struktur aparatur desa yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Di samping itu, informasi mengenai anggaran pengelolaan website desa yang disebut mencapai sekitar Rp54 juta juga diminta untuk diverifikasi melalui dokumen APB Desa dan realisasi anggaran.
Atas sejumlah hal tersebut, GPS meminta DPMD Sumenep melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Saobi, termasuk memastikan keterlibatan BPD dan aparatur desa dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Sumenep, Muchlis Santoso, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi dan masukan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
“Kami akan menindaklanjuti temuan yang disampaikan,” kata Muchlis.
