Bagiberita.id, Sumenep – Polemik terkait permintaan salinan dokumen distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Sumenep kian memanas. Alih-alih mendapat kejelasan, justru muncul saling lempar tanggung jawab antar pihak terkait. Dugaan adanya ketidaksinkronan data antara kebutuhan, realisasi, serta distribusi pupuk subsidi menambah panjang daftar pertanyaan publik.
Sejak awal, publik menyoroti adanya indikasi bahwa surat dari Bupati Sumenep yang mengatur kuota pupuk tidak sejalan dengan realisasi di lapangan. Situasi ini diperparah oleh dugaan adanya permainan kotor oknum yang disebut-sebut sebagai bagian dari “mafia pupuk”, yang memanfaatkan alur birokrasi untuk kepentingan pribadi.
“Kalau kita lihat, masalah pupuk ini bukan sekadar administrasi yang ruwet. Ada potensi besar praktik korupsi yang dilakukan secara sistematis. Mulai dari pengajuan kebutuhan, distribusi, hingga sampai ke tangan petani, selalu ada ruang gelap yang ditutup-tutupi,” tegas Asmuni, aktivis muda Sumenep, saat dimintai pendapatnya, Jumat (19/9).
Menurutnya, problem utama bukan hanya minimnya transparansi dokumen, melainkan juga lemahnya pengawasan. “Dokumen yang diminta oleh publik itu mestinya bisa diakses, karena menyangkut hajat hidup petani. Kalau sampai ditutup-tutupi, justru menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang sedang dilindungi,” tambah Asmuni.
Ia juga menilai, keterlambatan distribusi pupuk yang sering dialami petani menjadi salah satu bukti bahwa tata kelola pupuk subsidi di Sumenep masih bermasalah. “Petani berulang kali mengeluh. Mereka tidak butuh janji, mereka butuh kepastian pupuk tepat waktu dan sesuai harga subsidi. Kalau distribusi tersendat, otomatis hasil panen ikut terancam,” ungkapnya.
Aktivis muda tersebut mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan untuk mengusut dugaan permainan mafia pupuk di Sumenep. “Jangan sampai ada pihak yang menari di atas penderitaan petani. Ini harus dibongkar secara tuntas, bukan hanya sebatas wacana,” tandas Asmuni.
Sementara pihak lainnya, oknum dinas dan pengurus berkilah dan saling lempar tanggung jawab.
“Iya biar mereka ada keinginan untuk bersama agar tidak semua menggantung ke saya dan tidak mau tanggung jawab,” tegas T (inisial) dalam keterangan tertulinya.
Oknum dinas sendiri, R (inisial) mengatakan bahwa dokumen apa saja yang dibutuhkan akan diberikan.
“Kami akan melengkapi data apa saja yang diminta, nanti akan kami berikan,” ujarnya.
Namun, belum ada upaya dari pihak lainnya untuk membuka dokumen yang diindikasi ada permainan tersebut.
