Bagiberita.id, Sumenep, HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sumenep menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan mengangkat tema “Quo Vadis Reaktivasi Rel Kereta Api di Madura, Apa Kabar Infrastruktur Sumenep”, bertempat di Classic Coffe Lingkar Barat pada Minggu, 28 mei 2023 lalu.
Kegiatan ini diselenggarakan karena HMI menilai bahwa isu yang dibawa dan digaungkan oleh Bupati Sumenep Ahmad Fauzi tidak rasional dan tidak mewakili kebutuhan masyarakat Madura di tengah carut marutnya infrastruktur Sumenep sebagai wilayah otonominya.
“Ya, acara FGD kami laksanakan agar kader-kader HMI se-Cabang Sumenep bisa mendapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai usulan Bupati Sumenep tentang Reaktivasi rel kereta api yang sebenarnya tidak mewakili kebutuhan masyarakat Sumenep”. Ucap M. Luthfi, selaku ketua pelaksana sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Sumenep.
Sedangkan Baharudin Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (Kabid PPD) mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat kecil di Kabupaten Sumenep belum teratasi, tidak sepantasnya Bupati Ahmad Fauzi menyampaikan persoalan reaktivasi rel kereta api di depan Kabinet Indonesia Maju Sri Mulyani dan Mahfud MD, apalagi sampai bertemu secara khusus terhadap Menteri Perhubungan dan menyodorkan persoalan reaktivasi tersebut. (1/6).
“masih banyak persoalan di kabupaten Sumenep yang menjadi tugas utama Bupati untuk diselesaikan, seperti mata rantai kemiskinan, inflasi, stunting, lebih-lebih karena kalau berbicara rel kereta api masuk sektor infrastruktur, maka infrastruktur jalan Sumenep paling pantas disampaikan yang selalu mengalami kekurangan anggaran dan selama Bupati Fauzi memimpin, infrastruktur Sumenep malah semakin tidak karuan, khususnya kepulauan”. Ucap Baharudin.
Mahasiswa asal Kepulauan ini juga menegaskan bahwa ia akan selalu merespon setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kebutuhan rakyat kecil di Sumenep Khususnya kepulauan yang seakan-akan dibiarkan.
“kami Himpunan Mahasiswa Islam Bidang PPD berkomitmen dengan bidang Hukum HAM tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan Bupati Fauzi yang tidak berlandaskan kepentingan rakyat kecil”. Imbuhnya.
M. Shohir selaku Ketua Umum HMI Cabang Sumenep juga menyampaikan, bahwa FGD merupakan langkah awal yang diambil oleh HMI Cabang Sumenep dalam mengawal kebijakan Pemerintah.
“HMI sebagai organisasi yang mengedepankan metode akademis dalam menyikapi segala persoalan, maka FGD merupakan langkah paling tepat dan langkah awal kami dalam mengawal segala kebijakan pemerintah Sumenep”. Pungkas M. Shohir. (RHN).
