Bagiberita.id, Sumenep – Permintaan salinan dokumen proyek Rumah Produksi Wirausaha Muda oleh Hasyim Khafani kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) terus menemui jalan buntu, Selasa (6/5).
Namun, dalam sidang terbaru, Pemohon mendapatkan angin segar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Hizbul Wathan, menyampaikan eksepsi yang justru menguatkan posisi pemohon.
Salah satu poin eksepsi menyatakan bahwa dokumen yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan oleh Pemkab, sehingga pihak termohon menganggap tidak berkewajiban untuk memberikannya.
Pernyataan tersebut bertentangan dengan alasan sebelumnya yang merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024, di mana dokumen dimaksud dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.
Tak hanya itu, termohon juga beralasan bahwa dokumen tersebut tengah terkait proses penegakan hukum per 14 November 2024.
Di sisi lain, Hasyim Khafani menyatakan akan melanjutkan laporan dugaan korupsi proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melampirkan lebih banyak bukti konkret.
Surat laporan kepada KPK itu disebut telah diterima lembaga antirasuah tersebut pada Jumat, 2 Mei 2025.
Kini, Hasyim menegaskan keseriusannya mengusut dugaan korupsi dalam program unggulan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, yang menurutnya menyimpan potensi pelanggaran hukum sejak tahap kebijakan.
Meski begitu, ia memastikan proses hukum di Komisi Informasi tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh pelaporan ke KPK maupun Mahkamah Agung.
“Sidang ajudikasi di Komisi Informasi Sumenep tetap berlanjut. Itu untuk membuktikan apakah dokumen yang saya minta benar-benar termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak,” pungkasnya.
Hasyim menegaskan, proses di Komisi Informasi adalah bagian penting dalam membuka akses publik terhadap dokumen penggunaan anggaran, demi pengawasan yang transparan.
