Bagiberita.id, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menuai kritik tajam dari Aliansi Progresif Sumenep setelah dinilai enggan melakukan penertiban terhadap pabrik rokok ilegal yang kian marak di wilayahnya, sebab surat Audiensi yang dikirimkan oleh pihaknya, dinilai tidak ditanggapi secara serius oleh pihak pemerintah kabupaten. Kritik keras ini datang dari Aliansi Progresif Sumenep, yang menilai pemerintah daerah tidak serius dalam menanggapi persoalan tersebut.
Aliansi Progresif Sumenep sebelumnya telah melayangkan surat permohonan audiensi sejak Kamis minggu lalu. Namun, surat tersebut dikabarkan baru diterima oleh pihak Pemkab pada Selasa (10/6), yang memicu protes atas respons lamban dari pemerintah.
Situasi semakin memanas ketika audiensi yang dijadwalkan itu secara tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh Pemkab Sumenep. Pembatalan tersebut sontak memicu protes keras dari pihak Aliansi Progresif, yang merasa upaya mereka untuk berdialog secara konstitusional justru diabaikan.
“Ini menunjukkan indikasi bahwa Pemkab tidak serius, bahkan terkesan melindungi keberadaan pabrik rokok ilegal,” ujar Nurahmat jubir Aliansi Progresif Sumenep dalam keterangannya.
Selain itu, turut terundang dalam surat yang dikirimkan Aliansi Progresif Sumenep juga, tidak dipenuhi sesuai isi surat dengan maksud dan tujuan serius untuk menindak PR nakal.
Ironisnya, setelah membatalkan audiensi, Pemkab justru meminta agar Aliansi kembali mengirim surat permohonan audiensi yang baru. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penghindaran dan pengalihan isu oleh sebagian pihak.
Namun demikian, setelah gelombang protes menguat, Pemkab Sumenep akhirnya menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan proses audiensi. Meski begitu, Pemkab menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil komunikasi lebih lanjut dengan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
“Audiensi akan tetap digelar. Kami masih melakukan koordinasi dengan Bapak Bupati,” ungkap salah satu perwakilan Pemkab.
Meski belum dapat dipastikan, namun pernyataan ini sedikit meredakan ketegangan antara Pemkab dan Aliansi Progresif Sumenep.
Aliansi Progresif Sumenep menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini sampai Pemkab bertindak tegas terhadap praktik ilegal yang merugikan daerah dan masyarakat.
