Bagiberita.id, Sumenep – Dugaan pemotongan dana kapitasi di Kabupaten Sumenep semakin menjadi perhatian publik. Informasi baru muncul mengenai pesan seorang oknum dokter yang menyebut, “tidak boleh ada bukti tertulis” terkait proses pemotongan tersebut.
Sejumlah tenaga kesehatan di beberapa puskesmas melaporkan bahwa mereka mengalami pengurangan dana hingga 40 persen dari jumlah yang seharusnya diterima. Ketidakjelasan alokasi dana tersebut memicu keresahan dan kekecewaan di kalangan tenaga medis.
Investigasi media menemukan adanya transfer dana yang diduga kuat terkait praktik pemotongan ini. Selain itu, pesan dari seorang oknum dokter yang menegaskan untuk tidak meninggalkan jejak administrasi semakin memperkeruh situasi. (19/1)
Dana kapitasi seharusnya digunakan untuk mendukung layanan kesehatan, termasuk insentif bagi tenaga medis dan sukarelawan. Namun, sebagian besar tenaga kesehatan merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengelolaannya.
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, dr. Ellya Fardasah, M.Kes, menanggapi dengan membantah tegas tuduhan ini. “Kami bekerja berdasarkan pedoman dan aturan yang ada,” ungkapnya dalam pernyataan yang dimuat di beberapa media.
Meski demikian, bukti-bukti berupa transfer dana dan kesaksian tenaga kesehatan terus bermunculan. Beberapa pihak mendesak agar dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
Seorang sumber anonim mengaku kecewa dengan potongan besar tersebut. “Jika memang dialokasikan untuk tenaga sukarelawan, kami bisa menerima. Tapi realitasnya, hanya sedikit yang mereka dapatkan,” katanya.
Kasus ini memicu seruan agar transparansi dalam pengelolaan dana kapitasi di Kabupaten Sumenep diperbaiki.
Masyarakat berharap langkah hukum dapat diambil untuk mengusut tuntas persoalan ini. Laporan terkait dugaan pemotongan dana telah dilimpahkan ke otoritas berwenang. Publik menanti hasil penyelidikan untuk mengungkap kebenaran di balik polemik ini.
