Bagiberita.id, Tulungagung – Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan Pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 pada Jumat, (13/11/2026).
Bertempat di Kecamatan Campurdarat, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, Dr. Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa M. Reza Zulkarnain.M.,S.STP.,M.M serta Koordinator Pendamping Kabupaten, Nurnaningsih. Adapun peserta dari 9 desa terdiri dari Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Operator Desa se-Kecamatan Campurdarat.
Pada kesempatan itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Tulungagung, Dr. Agus Kuncoro,S.Soa, M.Si menjelaskan bahwa pembinaan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes, mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
“Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan karena menyangkut pemahaman aparatur desa tentang APBDes, supaya kita lebih konsisten dalam menjalankan roda pemerintahan desa,” jelasnya.
Tidak hanya itu, kepala DPMD Agus Kuncoro sangat berharap agar melalui kegiatan ini, seluruh aparatur desa dapat semakin memahami ketentuan pengelolaan keuangan desa serta melaksanakan tata kelola APBDes secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pasca pembinaan ini, saya harapkan semua aparatur desa mampu mengelola keuangan desa dengan matang serta pengelolaanya secara tertib, transparan dan akuntabel,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Camat Campurdarat Tri Wantoro melalui Sekretaris Camat, Sujianto sangat apresiatif terhadap pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut.
“Atas nama pemerintah kecamatan Campurdarat, kami sangat mendukung penuh serta menekankan ketertiban administrasi, transparansi, dan kesesuaian regulasi. Sebagai pengelola di wilayah kecamatan, kami memandang pembinaan APBDes bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat, ” tegasnya.
Menurutnya, pelatihan tersebut membantunya meningkatkan pemahaman mengenai fungsi kecamatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan yang ada di desa. Ia pun memastikan ilmu yang didapatkan bakal disosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
“Bagi kami, pembinaan pengelolaan keuangan ini adalah hal yang pokok dan ini harus sangat diperhatikan supaya penyelenggaraan pemerintahan di desa bisa lebih efektif, lebih bermanfaat untuk masyarakat dan pada akhirnya kita semua akan selamat dari hal-hal yang terkait dengan hukum,” tutupnya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pendamping desa, dan pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan berorientasi pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Lukman
Editor : RHN
Komentar