Foto : Penyerahan Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
Bagiberita.id, Tulungagung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna di Gedung Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut membahas agenda penting terkait arah penganggaran dan pembangunan daerah.Pemerintah
Adapun agenda utama mencakup pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta pembahasan rencana kerja DPRD untuk tahun 2027.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama DPRD menyetujui APBD Perubahan 2026 untuk memperkuat pembiayaan program pelayanan dasar, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat meski postur anggaran mengalami defisit 477,6 miliar rupiah.
“Kami akan segera kirim ke provinsi untuk dievaluasi agar bisa segera digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat,” kata Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin setelah rapat paripurna.
Ia mengatakan persetujuan tersebut menjadi dasar percepatan pelaksanaan program prioritas daerah yang telah diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah turun 23,937 miliar rupiah dari semula 3,015 triliun rupiah menjadi 2,991 triliun rupiah
Sebaliknya, belanja daerah meningkat 234,944 miliar rupiah dari 3,233 triliun rupiah menjadi 3,468 triliun rupiah untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Kenaikan belanja tersebut menyebabkan defisit anggaran 477,6 miliar rupiah.
“Dikarenakan belanja lebih besar daripada pendapatan, akan ada defisit 477,6 miliar rupiah setelah perubahan APBD 2026,” ujarnya.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pembiayaan yang naik dari Rp218,768 miliar menjadi 477,649 miliar rupiah atau bertambah 258,881 miliar rupiah.
Menurut Baharudin, arah kebijakan dalam APBD Perubahan 2026 difokuskan pada penguatan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah.
“Peningkatan pelayanan dasar itu termasuk pendidikan, kesehatan hingga percepatan penurunan kemiskinan di Tulungagung,” katanya. (Lukman)
