Bagiberita.id, Sumenep — Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terus mengebut program penuntasan angka anak tidak sekolah (ATS) melalui kegiatan verifikasi dan validasi data hasil koordinasi dengan Pusdatin serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kegiatan ini dilakukan secara langsung hingga tingkat desa dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Kepala Dinas Pendidikan, Agus Dwi Saputra melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (Kabid PAUD) Dinas Pendidikan Sumenep, Lisa Bertha Soetedjo, yang akrab disapa Bertha, mengungkapkan bahwa tim gabungan dari beberapa OPD sudah turun ke sejumlah kecamatan sejak awal pekan lalu untuk memastikan data anak yang tidak bersekolah benar-benar terverifikasi di lapangan.
“Kami membentuk tiga tim besar. Setiap tim terdiri dari perwakilan lima OPD, yakni Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Sosial, BPMP, dan Dukcapil. Dalam satu hari, tiga tim ini bergerak ke tiga titik berbeda di kecamatan-kecamatan,” jelas Bertha saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (7/11).
Menurut Bertha, mekanisme kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh kepala desa dalam satu kecamatan untuk memudahkan proses validasi data. Cara ini dinilai lebih efisien dibandingkan harus mendatangi desa satu per satu.
“Setiap kecamatan itu rata-rata memiliki 10 hingga 12 desa. Kalau kami turun ke tiap desa tentu akan memakan waktu lama. Karena itu kami kumpulkan di satu titik di kecamatan agar verifikasi lebih cepat,” ujarnya.
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi ajang diskusi bersama antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat bawah untuk memastikan data anak tidak sekolah sesuai kondisi lapangan.
Bertha menambahkan, verifikasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari data Pusdatin yang sebelumnya diterima oleh Dinas Pendidikan. Semua data tersebut kini tengah dicocokkan dengan basis data kependudukan milik Dukcapil serta diverifikasi langsung oleh tim lapangan.
“Kami targetkan akhir November seluruh data sudah rampung, termasuk wilayah kepulauan. Pelaksanaannya juga melibatkan pengawas sekolah dan tenaga pendidikan di sana agar prosesnya berjalan lebih cepat,” tutur Bertha.
Ia mengakui, pelaksanaan di wilayah kepulauan memerlukan strategi khusus karena faktor geografis. Namun demikian, pihaknya tetap optimis seluruh kegiatan akan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Untuk kepulauan kami bekerja sama dengan petugas wilayah setempat. Jadi tim bisa bergerak bersamaan, dan kami optimis Insya Allah akhir November rampung,” tegasnya.
Program penuntasan angka anak tidak sekolah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan. Langkah verifikasi lintas sektor ini diharapkan mampu menghasilkan data akurat sebagai dasar kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
