Bagiberita.id, Sumenep – Aksi demonstrasi kembali digelar oleh Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) dengan mengusung tema “September Hitam: Skandal Program Unggulan Bupati Sumenep”. Dalam aksi tersebut, JASTRA menyoroti program yang selama ini digadang-gadang sebagai unggulan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, yakni Wirausaha Santri dan Rumah Produksi.
Menurut JASTRA, program dengan anggaran cukup besar itu justru menyisakan banyak persoalan, baik dari sisi progres maupun transparansi penggunaan anggaran. Salah satu sorotan tajam ditujukan pada Rumah Produksi yang diresmikan sejak 2021 namun kini kondisinya disebut terbengkalai dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Dengan anggaran fantastis, program ini seharusnya membawa manfaat nyata. Namun kenyataannya justru menimbulkan pertanyaan besar. Jangan sampai hanya menjadi bancakan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas JASTRA dalam rilis resminya.
JASTRA juga menilai tidak adanya perencanaan matang dalam pelaksanaan program unggulan tersebut. Bahkan, lembaga ini menduga ada potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggarannya.
Sejumlah langkah telah dilakukan untuk mengawal persoalan ini, mulai dari audiensi, aksi demonstrasi, hingga sidang sengketa informasi. Namun, menurut JASTRA, pemerintah daerah belum menunjukkan keseriusan menyelesaikan masalah dan terkesan tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab.
Tak hanya itu, sorotan juga datang dari internal DPRD Sumenep. Komisi V DPRD diketahui menolak atau menunda anggaran Wirausaha Santri yang diajukan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Alasan yang dikemukakan cukup tegas: tujuan program tersebut dinilai kabur dan belum jelas hasilnya meskipun telah berjalan hampir lima tahun.
“Kalau memang program wirausaha santri ini kabur dan tidak jelas, publik berhak tahu apa saja capaian yang sudah dihasilkan selama ini. Transparansi itu penting,” ujar Hasyim Khafani, orator aksi.
Dalam aksi yang digelar, JASTRA menyampaikan empat poin tuntutan utama:
• KPK RI diminta segera memeriksa Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo terkait dugaan penyimpangan program unggulan.
• Bupati Sumenep diminta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut.
• Desakan agar Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo mundur dari jabatannya.
• Polres dan Kejaksaan Negeri Sumenep diminta transparan dalam penanganan laporan dugaan korupsi program unggulan tersebut.
Aksi ini, menurut JASTRA, tidak akan berhenti sampai ada langkah nyata dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Mereka menegaskan akan terus mengawal hingga ada kepastian hukum maupun pertanggungjawaban politik atas program yang disebut bermasalah itu.
