Bagiberita.id, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital. Salah satu langkah yang kini mendapat perhatian di tingkat nasional adalah pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID.
Inovasi tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Di hadapan peserta dari berbagai daerah, Fauzi memperkenalkan SIPINTAR PPID sebagai upaya menyederhanakan akses masyarakat terhadap informasi publik sekaligus memperbaiki tata kelola informasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Keunggulan utama sistem ini terletak pada konsep pelayanan satu pintu. Masyarakat dapat mengakses Dokumen Informasi Publik (DIP) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) melalui satu portal terintegrasi, tanpa harus mendatangi kantor instansi pemerintahan satu per satu.
Konsep tersebut juga memberikan kemudahan bagi perangkat daerah. OPD tidak perlu membangun portal pelayanan informasi secara mandiri karena pengelolaan publikasi telah terintegrasi dalam satu sistem. Setiap OPD cukup menyiapkan dan memperbarui konten serta dokumen informasi sesuai kewenangannya.
Bagi Fauzi, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian dari hak masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan secara mudah, cepat, dan transparan.
Namun, keberhasilan sistem digital tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Konsistensi perangkat daerah dalam menyajikan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor penting.
Karena itu, Pemkab Sumenep terus memperkuat pembinaan, pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di masing-masing OPD.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan SIPINTAR PPID tidak sekadar menjadi portal digital, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Lebih jauh, keterbukaan informasi juga diharapkan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, serta menyampaikan masukan terhadap pembangunan daerah.
Sebelumnya, inovasi SIPINTAR PPID juga memperoleh apresiasi dari Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, A. Nur Aminuddin, dalam agenda Presentasi dan Wawancara E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Jawa Timur, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, KI Jatim menilai kolaborasi yang dibangun Pemkab Sumenep menjadi salah satu praktik baik dalam pengembangan pelayanan informasi publik.
Bahkan, muncul dorongan agar pengembangan SIPINTAR PPID diperluas hingga menjangkau PPID Desa pada 2027. Perluasan tersebut dinilai penting agar keterbukaan informasi tidak hanya terpusat di lingkungan pemerintah kabupaten, tetapi juga semakin dekat dengan masyarakat desa.
Bupati Fauzi sendiri mengakui bahwa SIPINTAR PPID masih membutuhkan penyempurnaan. Pengembangan sistem secara berkelanjutan diperlukan agar layanan tersebut semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan diperkenalkannya inovasi ini di forum nasional, Pemkab Sumenep memiliki kesempatan untuk memperluas praktik keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Catatan penting: Tantangan berikutnya bukan sekadar menghadirkan platform digital, melainkan memastikan informasi yang tersedia benar-benar diperbarui, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.














Komentar