Bagiberita.id, Sumenep – Upaya mencegah praktik korupsi di tingkat daerah kembali ditegaskan melalui kegiatan Seminar Pendidikan Anti Korupsi yang akan digelar Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, Kamis (11/9). Acara yang akan digelar di Graha 1 Universitas Wiraraja ini menghadirkan sejumlah narasumber dari penegak hukum hingga penggiat antikorupsi.
Dalam seminar bertema “Peran Strategis Mahasiswa dalam Mencegah Praktik Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Pendidikan dan Penguatan Karakter Anti-Korupsi”, ada empat narasumber utama, yakni:
• Sendy Perdana Putra, S.H. (Penyidik Tipikor Polres Sumenep)
• Boby Adirizka Widodo, S.H., M.Hum. (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejari Sumenep)
• Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., S.HI., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja)
• Mahbub Junaidi, S.H. (Penggiat Anti Korupsi Jawa Timur)
Disebutkan bahwa gelaran ini akan berlangsung interaktif, membedah persoalan laten korupsi yang kerap terjadi di level birokrasi daerah. Para narasumber harus menekankan bahwa mahasiswa, khususnya dari fakultas hukum, memiliki peran strategis untuk menjadi agen pengawasan sosial. Mereka tidak hanya dituntut kritis, tetapi juga harus berani mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.
“Korupsi bukan hanya soal hukum, tetapi juga budaya. Maka, mahasiswa harus mengambil posisi sebagai kelompok penekan agar pemerintah bekerja lebih bersih,” ujar Mahbub sapaan akrabnya.
Selain paparan materi, acara ini juga memberi manfaat tambahan berupa e-sertifikat, kesempatan memperluas relasi, hingga dispensasi khusus bagi mahasiswa hukum. Menurutinformasi, kegiatan ini bersifat wajib untuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja sebagai bagian dari pendidikan karakter.
Mahbub juga menyampaikan bahwa seminar yang akan datang ini merupakan wujud aksi nyata mahasiswa dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi. “Kami ingin membangun kesadaran sejak dini, agar kelak mahasiswa menjadi pemimpin yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Melalui forum ini, harapannya mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga pelaku aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik koruptif.
(Ganti gambar unggulan pada pukul 18:46)