Bagiberita.id, Sumenep — Dinamika internal di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumenep semakin menunjukkan ketegangan serius. Perseteruan argumen antara Ketua DPD KNPI Sumenep, Syaiful Harir, dan sejumlah pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) mengemuka, terutama terkait belum terlaksananya Musyawarah Daerah (Musda) KNPI yang dinilai sengaja ditunda.
Dalam pernyataan resminya, Ketua DPD KNPI Sumenep, Syaiful Harir, menyatakan bahwa pelaksanaan Musda tetap akan digelar. Namun, hal itu menunggu kesiapan figur calon ketua yang bersedia maju. Pernyataan tersebut disampaikan Syaiful pada Senin (7/7/2025), dikutip dari media Detikkota.
“Percuma kalau saya paksakan Musda tapi tidak ada calon yang bersedia. Itu akan menjadi kendala tersendiri,” ujar Syaiful.
Namun pernyataan itu langsung menuai bantahan keras dari Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sumenep, Asmuni. Ia menyatakan bahwa alasan tidak adanya calon merupakan dalih yang tidak berdasar dan mencurigakan.
“Saya tidak yakin dengan apa yang disampaikan Ketua KNPI bahwa tidak ada satu pun yang siap untuk maju sebagai calon Ketua KNPI Sumenep. Ada sekitar 20 OKP yang aktif di Sumenep, masa tidak satupun yang siap?” ujar Asmuni dengan nada tajam.
Lebih lanjut, Asmuni menyebut bahwa alasan tersebut hanyalah bentuk alibi dari ketua KNPI untuk menghindari pelaksanaan Musda yang semestinya sudah digelar sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda).
“Ini hanya alibi agar pelaksanaan Musda ditunda. Saya sangat optimis akan banyak calon yang siap dari setiap OKP, termasuk Pemuda Muhammadiyah yang siap mendelegasikan kader terbaiknya,” tegasnya.
Kritik tidak berhenti di situ. Asmuni juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang masa jabatan atau menunda Musda melalui rapat internal pengurus KNPI tidak memiliki kekuatan hukum organisasi. Ia menegaskan bahwa keputusan tertinggi berada di tangan forum Rapimpurda, bukan pengurus harian.
“Alasan perpanjangan itu tidak sah, karena keputusan tertinggi itu RAPIMPURDA. Tidak bisa dipatahkan hanya dengan rapat pengurus harian. Dibaca lagi AD/ART-nya,” tegas Asmuni menyindir.
Ia pun mengingatkan peran ketua KNPI saat ini bukanlah sebagai penjaring calon ketua, tetapi sebagai pelaksana Musda sesuai mandat organisasi.
“Tugas Ketua KNPI sekarang berdasarkan RAPIMPURDA adalah menggelar Musda, bukan menjaring calon ketua. Harusnya segera bentuk panitia Musda, dan panitia itulah yang berkirim surat ke setiap OKP untuk meminta rekomendasi calon. Masa tidak paham organisasi, Ketua KNPI!?” pungkasnya tajam.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan lanjutan dari pihak Ketua DPD KNPI Sumenep terkait kritik dan desakan tersebut. Namun kegaduhan internal KNPI Sumenep ini menjadi perhatian serius pemuda Sumenep, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi organisasi kepemudaan tersebut.
